Forum Parlemen Beri Rekomendasi ke DPRD & Pemprov NTT Terkait Kekerasan Terhadap Perempuan & Anak

Forum Parlemen Beri Rekomendasi ke DPRD & Pemprov NTT Terkait Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

POSKUPANGWIKI.COM, KUPANG - Forum Parlemen Beri Rekomendasi ke DPRD & Pemprov NTT  Terkait Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Sejumlah rekomendasi kepada DPRD NTT dan Pemprov NTT itu dihasilkan usai digelar diskusi penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang digelar Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (IFPPD) NTT bersama Aliansi PKTA dan Harian Umum Pos Kupang, di Kantor Pos Kupang, akhir tahun 2019 lalu.

Hadir dalam diskusi itu sejumlah aktifis perempuan, Unicef, PKBI NTT, Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA), kalangan akademisi, pers, Save The Children. Mereka diantaranya, Ketua LPA NTT, Veronika Ata, SH,M.Hum, Benyamin Leu dari Save The Children, Yahyah Ado dari Unicef,  Vitalis Wolo dari Forum Parlemen, Irene Koernia Alifajar dari WFI, Maudy Taopan dari PKBI NTT, Sri Chatun dari Lakpesdan NU, Gardora Kopong dan Yohanes Jimmy dari Universtas Nusa Cendana (Undana) dan pers. 

Kepada posupangwiki.com, Rikardus Wawo dari aliansi PKTA mengatakan, Forum Parlemen merupakan aliansi atau gabungan dari 28 lembaga seperti PKTA, Unicef, WFI, Save The Children, LBH APIK NTT, Rumah Perempuan, LPA NTT, dan lainnya yang mendorong upaya secara masif untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual di NTT Kesulitan Bayar Visum dan Psikolog

Forum parlemen ini selalu membahas isu dan tema khusus terkait kependudukan dan pembangunan, pengembangan SDM dan lainnya, seperti  isu perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan perempuan, kesehatan, pendidikan, HIV/AIDS.

Menurut Ricardus Wawo, Parlemen di tingkat provinsi dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa guna menetapkan program-program maupun kebijakan pembagunan dan dukungan anggaran bagi upaya pengahapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang makin mengkhawatirkan di NTT.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Darurat Kekerasan Seksual? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya

Apa saja rekomendasi forum Parlemen untuk DPRD NTT dan Provinsi NTT, Rikardus Wawo mengatakan, kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu dalam berbagai bentuk makin memprihatinkan karena itu perlu menjadi perhatian serius berbagai pihak termasuk kebijakan maupun program-program pembangunan oleh pemerintah.

Perda perlindungan anak perlu dikaji lagi dan direvisi untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi baik pada paying hukum yang lebih tinggi maupun perubahan masyarakat yang begitu cepat termasuk bentuk kekerasan yang makin bervariasi tidak hanya kekerasan fisik, psikis maupun seksual tetapi juga kekerasan di dunia maya atau media social (cyber violence).

Benyamin Leu Soroti Budaya di NTT: Sagi, Caci dan Perburuan Ikan Paus yang Tak Ramah Anak

Perubahan kebijakan perlindungan anak dan perempuan perlu didahului dengan kajian yang mendalam dan efektif terhadap akar permasalahan dan faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Harapannya, teman-teman bisa lakukan revisi terhadap perda itu dan coba melihat kembali pasal aturan yang belum terimplementasikan. Berharap selalu dikordinasi dengan lembaga eksekutif atau instnasi terkait sehingga aturan yang ada tidak hanya jadi pajangan namun bisa diimpelemetasikan sehingga cita-cita penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa diwujudkan," kata Rikardus Wawo.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Novemyleo
Editor: Dinar Fitra Maghiszha
Sumber: Pos Kupang
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved