Ini Cara Praktis Atasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di NTT

Ini Cara Praktis Atasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di NTT

Ini Cara Praktis Atasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di NTT
poskupangwiki.com/novemy leo
Irene Koernia Alifajar (kanan) dari WFI dalam diskusi penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang digelar Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (IFPPD) NTT bersama Aliansi PKTA dan Harian Umum Pos Kupang, di Kantor Pos Kupang, akhir tahun 2019 lalu. 

POSKUPANGWIKI.COM, KUPANG - Berbagai upaya mesti dilakukan untuk menekan terjadinya kasus kekerasan seksual di NTT.

Upaya ini mesti dilakukan secara bersama-sama.

Namun demikian, bagaimana upaya yang mesti dilakukan?

Cara-cara praktis yang mesti dilakukan untuk meminimalisir terjadinya tindak kekerasan seksual di NTT itu disarankan sejumlah peserta diskusi penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang digelar Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (IFPPD) NTT  bersama Aliansi PKTA dan Harian Umum Pos Kupang, di Kantor Pos Kupang, akhir tahun 2019 lalu.

Irene Koernia Alifajar dari WFI menyarankan agar pemerintah daerah setiap Kabupaten/ Kota di NTT bisa mengaktifkan kembali lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Karena selama ini yang dilihatnya keberadaan P2TP2A di sejumlah kabupaten belum maksimal menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak karena berbagai alasan.

Ketiadaan suport dana dari pemerintah, ketiadaan personil dan kurangnya kapasitas personil serta minimnya psikolog untuk menangani korban.

Benyamin Leu dari Aliansi PKTA, menambahkan, kondisi ini menyebabkan kasus kekerasan seksual di sejumlah kabupaten tidak bisa ditangani secara maksimal. Hal ini terjadi karena beberapa sebab, karena minimnya ketersediaan dana dan juga tenaga.

"Sistem yang coba dibangun akhirnya tidak berjalan maksimal, orang tak tahu mau melapor kemana. Sehingga jika ada kasus orang cenderung langsung ke Polisi tanpa mempertimbangkan aspek sosial terhadap psikologis anak," kata Benni.

Padahal dengan adanya lembaga P2TP2A, korban bisa ditangani dengan baik dan mendapat rujukan ke lembaga berkompeten sehingga bisa melindungi harkat dan martabat korban itu sendiri.

Benyamin Leu (kiri) dari Save The Children dan Aliansi PKTA, dalam  diskusi penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang digelar Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (IFPPD) NTT bersama Aliansi PKTA dan Harian Umum Pos Kupang, di Kantor Pos Kupang, akhir tahun 2019 lalu.
Benyamin Leu (kiri) dari Save The Children dan Aliansi PKTA, dalam diskusi penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang digelar Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (IFPPD) NTT bersama Aliansi PKTA dan Harian Umum Pos Kupang, di Kantor Pos Kupang, akhir tahun 2019 lalu. (poskupangwiki.com/novemy leo)
Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Novemyleo
Editor: Dinar Fitra Maghiszha
Sumber: Pos Kupang
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved