Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual di NTT Kesulitan Bayar Visum dan Psikolog

Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual di NTT Kesulitan Bayar Visum dan Psikolog

POSKUPANGWIKI.COM, KUPANG - Minimnya Psikolog dan uang untuk membayar visum dokter, menjadi salah satu sebab kasus kekerasan seksual di NTT tidak bisa ditangani dengan baik.

Karenanya Forum Parlemen berharap DPRD NTT dan Pemerintah Provinsi NTT bisa mengalokasikan anggaran guna pembiayaan visum dan juga menyediakan psikolog untuk menangani perempuan dan anak korban kekerasan seksual dimaksud.

Irene Koernia Alifajar dari WFI mengungkapkan banyak sekali perempuan dan anak korban  tindak kekerasna seksual yang tak bisa mendapatkan akses pelayanan seperti pendampingan psikolog dan melakukan visum karena tak punya biaya.

Akibatnya, penanganan kasus dimaksud tak maksimal dan traumatik korban tak bisa diminimalisir. Karenanya Irene menganggap kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak di NTT bisa dikatakan sudah berada dalam situasi darurat kejahatan seksual.

Menurutnya, data kekeasan seksual tahun 2018 dari Rumah Perempuan terdapat 8 kasus, dan tahun 2019 dari WFI ada 30 kasus kekerasan seksual.

"Artinya ini jadi situasi darurat kejahatan seksual. Namun dari kasus yang ada, anak anak masih memiliki keterbatasan akses layanan terbaik, cotoh dalam ketersediaan psikolog untuk mendampingi anak korban anak," ungkap Iren dari WFI.

Fantastik, Selembar Tenun Ikat NTT Bisa Capai Harga Ratusan Juta Rupiah, Ini Alasannya

Irene mengungkapkan, pihaknya mesti mendatangkan psikolog dari luar NTT untuk mendampingi korban. Sebab di Kota Kupang, ibukota Provinsi NTT jumlah psikolog klinis dan psikolog umum masih terbatas. Hanya ada seorang psikolog di Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dan 2 psikolog lain ada di Kota Kupang.

Sedangkan di kabupaten lain di NTT tak ada psikolog dan layanan medis lainnya. "Contoh untuk mendapatkan bukti kasus kekerasan seksual, harus mendapat pelayanan medikolegal, visum. Jangankan untuk medis, visum saja harus berbayar dan korban sering tak memiliki uang," kata Irene.

Orangtua datang dari desa ke kota, keluarga tanggung uang transportasi, makan dan lainnya. Karenanya Irene berharap agar ada kebijakan pemerintah daerah untuk menggratiskan visum untuk korban kekerasan seksual.

"Bahkan di sedjumlah Kabupaten, korban harus datang ke dokter spesialis dengan biaya mahal. Kami berharap hal ini bisa difasilitasi," harap Irene.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Novemyleo
Editor: Dinar Fitra Maghiszha
Sumber: Pos Kupang
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved