Warga NTT Alami Kasus Kekerasan di Rumah, Sekolah & Tempat Kerja? Lapor Paralegal LBH APIK NTT

Orang NTT Alami Kasus Kekerasan di Rumah, Sekolah & Tempat Kerja, Lapor Paralegal LBH APIK NTT

Penulis: Novemyleo
Editor: Dinar Fitra Maghiszha

POSKUPANGWIKI.COM, KUPANG - Perempuan dan anak di sejumlah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) banyak mengalami tindak kekerasan baik di rumah, sekolah maupun tempat kerja dan lainnya.

Salah satu lembaga yang konsen dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan adalah Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan biasa disebut LBH APIK NTT.

Meski memiliki tenaga pengacara yang terbatas, hanya 2 orang, namun LBH APIK NTT memiliki 100 paralegal di berbagai daerah.

Paralegal LBH APIK NTT inilah yang bakal secara dini menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu. 

Direktris LBH APIK NTT, Ansy Rihi Dara, SH menjelaskan, Paralegal LBH APIK NTT tersebar di seluruh NTT dan senantiasa menangani kasus kekerasan yang terjasi si wilayah tempat tinggalnya dan akan melaporkan kasus tersebut ke LBH APIK NTT. 

Menurut Ansy Rihi Dara, LBH APIK NTT dan Paralegal itu seperti dokter perawat. Artinya Paralegal yang akan bersentuhan pertama dengan mitra korban atau masyarakat.

"Karena mereka selalu berada di tengah masyarakat dan mengetahui setiap persoalan yang terjadi dan mereka bisa langsung memberikan bantuan sedini mungkin. Tapi jika persoalan itu mereka tidak bisa selesaikan secara damai dan mesti berurusan dengan hukum maka mereka bisa membawa mitra korban dimaksud ke LBH APIK untuk diteruskan ke proses hukum," jelas Ansy Rihi Dara kepada poskupangwiki.com, beberapa waktu lalu.

 Paralegal LBH APIK NTT sudah ditranning dan memiliki pengetahuan yang mumpuni soal penanganan kasus, bagaimana berhadapan dengan korban, sehingga mereka juga tahu apa yang harusnya mereka buat ketika memberikan bantuan.

"Karena itu perempuan dan anak yang mengalami kasus kekerasan di rumah, sekolah dan tempat kerja, Lapor Paralegal dan LBH APIK NTT," ajak Ansy Rihi Dara.

Direktris LBH APIK NTT, Ansy D Rihi Dara, SH
Direktris LBH APIK NTT, Ansy D Rihi Dara, SH (poskupangwiki.com/novemy leo)

 Paralegal bisa memberikan pertolongan dan pendampingan pertama terhadap mitra korban kekerasan. Dan jika kemudian kasus dimaksud akan dibawa ke proses hukum maka Paralegal bisa mengarahkan mitra korban kekerasan ke LBH APIK NTT.

"Paralegal LBH APIK NTT harus tetap semangat karena pekerjaan kalian adalah pekerjaan kemanusiaan yang tidak bisa dinilai dengan uang tetapi punya dampak  besar bagi kehidupan kemanusiaan," pesan Ansy Rihi Dara.

Untuk masyarakat,  Ansy berpesan agar masyarakat jangan ragu dan tetap percaya kepada teman Paralegal karena mereka mampu untuk memberikan jalan keluar untuk mengatasi setiap persoalan.

Direktris LBH APIK NTT, Ansy D Rihi Dara, SH (tengah) bersama pengacara LBH APIK NTT, Puput Joan Riwukaho, SH,MH, Ester Day,SH dan Koordinator Divisi Perubahan Kebijakan LBH APIK NTT, Charisal Daniel Saduk Manu (kiri) serta Kordinator Devisi Administrasi dan Keuangan, Florina Lito Kelore,SE (kedua dari kanan)
Direktris LBH APIK NTT, Ansy D Rihi Dara, SH (tengah) bersama pengacara LBH APIK NTT, Puput Joan Riwukaho, SH,MH, Ester Day,SH dan Koordinator Divisi Perubahan Kebijakan LBH APIK NTT, Charisal Daniel Saduk Manu (kiri) serta Kordinator Devisi Administrasi dan Keuangan, Florina Lito Kelore,SE (kedua dari kanan) (poskupangwiki.com/novemy leo)

Paralegal LBH APIK NTT sudah dibekali pengetahuan yang cukup untuk menyelesaikan persoalan tindak kekerasan itu dengan perspektif yang baik.

Ansy Rihi Dara mengatakan, LBH APIK adalah salah satu LBH yang ada di NTT yang hadir untuk menangani kasus perempuan dan anak.

Hingga tahun 2011sampai tahun 2020, jumlah kasus yang ditangani oleh LBH APIK NTT sudah 500 kasus. Dan khusus tahun 2019 ada 44 kasus yang ditangani LBH APIK NTT.

Menurut Ansy Rihi Dara, selama ini LBH APIK NTT tidak  pernah bekerja sendiri dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTT.

"Kami kerjanya koloboratif dengan beberapa stakeholder yang kita sebut aparat penegah hukum ( APH )," kata Ansy Rihi Dara. (poskupangwiki.com, novemy leo)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved