Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang atau BKKPN Kupang

Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang atau BKKPN Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Indonesia

Penulis: Novemyleo
Editor: Dinar Fitra Maghiszha
kkp.go.id bkkpnkupang
Delapan kawasan konservasi peraiaran nasional di Indonesia 

POSKUPANGWIKI.COM - Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang atau BKKPN Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Indonesia

Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional ( BKKPN ) merupakan Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) di bidang Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan.

Saat ini berganti nomenklatur menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen. PRL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dilansir POSKUPANGWIKI.COM dari laman kkp.go.id bkkpnkupang, BKKPN Kupang dibentuk pada tahun 2007 berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-2590.1/M.PAN/10/2007 tanggal 31 Oktober 2007, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2007 tanggal 15 November 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Dimana saat itu sesuai dengan Permen KP Nomor Per. 19/MEN/2007 UPT. Balai KKPN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K), Departemen Kelautan dan Perikanan.

Selanjutnya pada tahun 2008, peraturan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional tersebut diganti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional. Dengan diberlakukan Permen KP nomor 23 tahun 2008 tersebut maka Permen KP Nomor Per. 19/MEN/2007 tidak diberlakukan lagi.

Permen KP 23 tahun 2008 ini juga mengalami sedikit perubahan pada beberapa pasal dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional. Permen KP Nomor PER.24/MEN/2011 lebih menekankan pada pasal mengenai satuan kerja dan wilayah kerja.

BKKPN mulai beroperasi pada tanggal 11 Maret 2008 dan dikepalai oleh seorang pejabat setara Eselon IIIa. Wilayah kerja Balai KKPN Kupang meliputi Kawasan Konservasi Perairan Nasional wilayah Indonesia Timur ( Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat ) sesuai dengan Permen KP Nomor PER.24/MEN/2011.

Sejak beroperasi dari tahun 2008 sampai sekarang ini sudah 4 kali pergantian pejabat yang menduduki jabatan Kepala Balai. Untuk saat ini, jabatan Kepala Balai dipercayakan kepada Ir. Ikram Malan Sangadji, M.Si; yang menjabat dari (April 2016 sampai sekarang).

BKKPN mulai beroperasi tanggal 1 Meret 2008 dengan wilayah kerja yang meliputi kawasan konservasi Perairan Nasional wilayah Indonesia Timur yakni Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

 
TUGAS DAN FUNGSI BKKPN Kupang

TUGAS BKKPN melaksanakan pemangkuan, pemanfaatan dan pegawasan kawasan konservasiyang bertujuan untuk melestarikan sumberdaya ikan dan lingkungannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Adapun fungsi dati BKKPN Kupang yakni : 

1. Penyusunan rencana dan evaluasi di bidang pemangkuan, pemanfaatan dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional;
2. Pelaksanaan Pemangkuan, Pemanfaatan dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional;
3. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat (public awareness) di dalam dan di sekitar kawasan konservasi perairan nasional;
4. Pelaksanaan bimbingan pemangkuan, pemanfaatan dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional
Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

SUSUNAN ORGANISASI BKKPN Kupang

Menurut Permen KP Nomor Per. 23/MEN/ 2008 organisasi Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) terdiri dari :

Seksi Progaram dan Evaluasi, Seksi Pendayagunaan dan Pengawasan, Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Seksi Program dan Evaluasi ; mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, evaluasi, dan laporan di bidang pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional.

Seksi Pendayagunaan dan Pengawasan ; mempunyai tugas melakukan pelaksanaan dan bimbingan pemangkuan, pemanfaatan, pengawasan, serta pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat (public awareness) kawasan konservasi perairan nasional.

Sub bagian Tata Usaha ; mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dan pelaporan BKKPN.

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
232 articles 182 0

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.


Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved