Kesadaran, Kolaborasi dan Kerjasama Jadi Solusi Keberhasilan Every Child’s Birth Right

Kesadaran, Kolaborasi dan Kerjasama Jadi Solusi Keberhasilan Every Child’s Birth Right dari ChildFund dan Dukcapil di Belu

pos kupang
Ngobrol Asyik Pos Kupang tentang Hak Anak Atas Identitas bersama Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Belu Maksimus Mau Meta (kiri), Kepala Bidang Pendudukan Pencatatan Sipil Dinas Kesehatan Provinsi NTT Hendrik Manesi (tengah), dan Renny Rebeka Haning (kanan) dari ChildFund Internasional Indonesia, Rabu (2/12/2020) 

POSKUPANGWIKI.COM -  Kesadaran, Kolaborasi dan Kerjasama Jadi Solusi Keberhasilan Every Child’s Birth Right dari ChildFund dan Dukcapil di Belu

Keberhasilan yang dicapai ChildFund dan Dukcapil Kabupaten Belu dalam program Every Child’s Birth Right bukan tanpa tantangan. Beberapa catatan menjadi rekomendasi yang mesti dilakukan Pemerintah, DPRD dan masyarakat agar ada peningkatan cakupan pelayanan akta kelahiran anak khususnya di Belu dan di wilayah NTT pada umumnya.

Tatangan terbesar pengurusan akta kelahiran adalah kurangnya kesadaran masyarakat ke Dukcapil karena jarak tempuh dan mahalnya biaya transportasi dari desa ke kota. Belum lagi yang tak memiliki dokumen pendukung seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan  Kartu Keluarga  (KK).

Bahkan ada kecenderungan, masyarakat baru mengurus dokumen jika ada bantuan sosial. “Ada teman bisa 2 sampai 3 hari ke desa dan tidak ada orang, tapi kalau ada bantuan dari dinsos nah mereka sendiri yang datang,” ungkap Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinkes NTT, Ir. Hendrik Manesi.

Tantangan lain yakni aksesibilitas dari penyadang disabilitas baik dari aspek norma social yang masih menstigma penyandang disabilitas sebagai aib serta masalah aksesibilitas terhadap layanan public pencatatan kelahiran.

 “Jujur di Kabupaten Belu ada daerah yang sangat sulit mengkases pelayanan seperti kondisi jalan, transportasi , sarana prasarana, SDM, ketiadaan internet termasuk adat istiadat. Belum bisa urus akta kelahiran karena urusan adat pernikahan belum selesai,” kata Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Belu, Maksimus Mau Meta, SH.

Anak yang lahir dari orangtua yang menikah dibawah tangan (kawin siri) sering jadi keenganan mengurus akta kelahiran. Padahal, jika orangtua yang belum menikah sah maka setelah menikah sah lalu mencatatkan perkawinannya di dukcapil maka bisa diterbitkan akta pengesahan anak.

Baca juga: ChildFund International Indonesia Gelar Lokakarya Hak Anak Atas Identitas di Kota Kupang

Baca juga: E-Mapper Program Every dari Child’s Birth Right ChildFund Jawab Pelayanan Akta Kelahiran 

Baca juga: Child’s Birth Right Akta Kelahiran Anak dari ChildFund untuk Belu Provinsi NTT  

“Dipastikan kami tidak akan mempersulit penduduk yang aka mengurus akta kelahiran,” janji Maksi.

Stigma bagi perempuan yang punya anak tanpa suami atau stigma untuk anak yang tak punya ayah cukup membebani perempuan single parents untuk mencatatkan kelahiran anaknya. “Seringkali anak dimasukan dalam kartu keluarga (KK) dari oma opanya,” kata ChildFund Internasional Indonesia, Reni Rebeca Haning.

Status orangtua yang dwi kewarganegaaraan atau beda kewarganegaraan juga jadi catatan. Padahal sebenarnya tak masalah karena ada kewajiban Negara untuk mencatat WNI dan WNA yang menetap di wilayah Indonesia selama 14 hari.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Novemyleo
Editor: Novemyleo
Sumber: Pos Kupang
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved