Aliansi PKTA Dukung Larangan Perkawinan Pada Usia Anak, Ini Alasannya

Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak atau Aliansi PKTA Dukung Larangan Perkawinan Pada Usia Anak, Ini Alasannya

net
Logo Aliansi PKTA atau Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 

POSKUPANGWIKI.COM - Aliansi PKTA Dukung Larangan Perkawinan Pada Usia Anak, Ini Alasannya

Hal ini disampaikan Aliansi PKTA atau Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak kepada poskupangwiki.com melalui siaran persnya, Kamis (11/2/2021) siang yang dikirimkan oleh Renny Rebeka Haning  dari ChildFund Internasional Indonesia mellaui WA.

Press RIlis PKTA'>Aliansi PKTA ini menyusul beberapa fenomena beredarnya flyer dan muatan-muatan di laman web tertentu terkait jasa pencarian suami untuk anak perempuan.

Menurut PKTA'>Aliansi PKTA, praktik perkawinan seharusnya tidak dipromosikan.

"Sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Orang tua dan Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak. Anak perlu dihindarkan dari praktik perkawinan anak yang tidak dapat diterima di dalam masyarakat modern," tulis PKTA'>Aliansi PKTA.

Aliansi PKTA juga menghargai dan mengapresiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA) dalam mengambil respon yang cukup cepat dalam menanggap fenomena promosi praktek perkawinan itu.

Dimana KPPPA menilai bahwa hal itu termasuk dalam kategori perbuatan melanggar hukum dan juga bisa mempengaruhi cara berpikir kaum muda untuk melakukan nikah sirri dan menikah di usia anak.

Terkait adanya permintaan pengiriman informasi berupa foto dan data pribadi terkait calon pengantin perempuan terhadap promosi perwakinan anak itu, demikian PKTA'>Aliansi PKTA, bisa jadi merupakan data sensitif yang jika disalahgunakan bisa berimplikasi terlanggarnya perlindungan data pribadi khususnya dalam situasi orang tua yang ‘mencarikan’ pasangan untuk anaknya.

"Walaupun kerangka hukum kita belum cukup kuat dalam hal Perlindungan Data Pribadi, akan tetapi hak penghapusan informasi di dalam Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah diakui di Indonesia. Di dalam ketentuan ini penyelenggara jasa elektronik wajib melaksanakan prinsip
perlindungan data pribadi, termasuk pemrosesan data yang tidak menyesatkan dan tujuan dari
pemrosesan tersebut, terlebih ketika kita membicarakan perihal data personal dari anak," jelas PKTA'>Aliansi PKTA.

Dan dari kacamata hukum pidana, jasa yang dipromosikan ini memiliki potensi terjadinya eksploitasi seksual anak dan juga tindak pidana perdagangan orang.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: Novemyleo
Editor: Novemyleo
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved