LBH Apik & IBJ Gugah Perluasan Akses Keadilan Perempuan Berhadapan Hukum di NTT

IBJ & LBH APIK NTT dan LBH Apik Jakarta Gugah Perluasan Akses Keadilan Perempuan Berhadapan Hukum di NTT.

POSKUPANGWIKI.COM/ NOVEMY LEO
Peserta Local Round Table IBJ dan LBH APIK tentang Perluasan Akses Keadilan Bagi Perempuan Berhadapan Hukum di NTT, Rabu (24/3/2021) pagi. 

POSKUPANGWIKI.COM - IBJ & LBH APIK NTT dan LBH APIK Jakarta Gugah Perluasan Akses Keadilan Perempuan Berhadapan Hukum di NTT.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh International Bridges of Justice atau IBJ , LBH APIK Jakarta dan LBH APIK NTT.

Dalam siaran pers yang diterima POSKUPANGWIKI.COM, Selasa (23/3/2021) malam, menyebutkan, Pasal 28 huruf D ayat (1) UUD 194 5menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adi lserta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Landasan hukum ini memberikan hak atas perlindungan hukum yang sama baik perempuan maupun laki-laki.

Siaran pers yang ditandatangani oleh Direktris LBH APIK NTT, Ansy D Rihi Dara, SH menyebutkan, jaminan ini diletakkan dalam konstitusi kita yakni UUD 1945 dan di breakdown dalam sejumlah regulasi yang ada. Peraturan perundang-undangan kita juga telah memberikan perhatian yang cukup serius kepada perempuan dan anak yang selamaini kurang mendapatkan perlindungan secara hukum.

Sejumlah instrumen hukum yang melindungi perempuan, misalnya UUNo. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegraan, UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang.

Indonesia sendiri juga telah  meratifikasi konvensi internasional umtuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui UU No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Selain instrumen hukum tersebut, saat ini kita juga memiliki UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menjamin terselenggaranya bantuan hukum bagi masyarakat marginal, termasuk di dalamnya perempuan. 

UU ini tidak hanya menjamin terselenggaranya bantuan hukum bagi masyarakat namun juga mengakomodir keterlibatan masyarakat dalam layanan bantuan hukum dan memandatkan kepada negara untuk mempersiapkan infrastruktur bagi pelaksanaan UU tersebut.

Peserta Local Round Table IBJ dan LBH APIK tentang Perluasan Akses Keadilan Bagi Perempuan Berhadapan Hukum di NTT, Rabu (24/3/2021) pagi.
Peserta Local Round Table IBJ dan LBH APIK tentang Perluasan Akses Keadilan Bagi Perempuan Berhadapan Hukum di NTT, Rabu (24/3/2021) pagi. (POSKUPANGWIKI.COM/ NOVEMY LEO)

"Walaupun pemerintah telah membuat sejumlah regulasi yang memberikan perlindungan kepada perempuan, namun dalam kenyataannya, upaya untuk mendapatkan kesetaraan dihadapan hukum dan akses keadilan bagi perempuan masih belum bisa berjalan secara maksimal," kata Ansy Rihi Dara

Perempuan seringkali menghadapi rintangan dalam pemenuhan hak atas perlindungan hukum yang disebabkan karena faktor struktural, diskriminasi dan stereotipe.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Novemyleo
Editor: Novemyleo
Sumber: Pos Kupang
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved