LBH Apik & IBJ Gugah Perluasan Akses Keadilan Perempuan Berhadapan Hukum di NTT

IBJ & LBH APIK NTT dan LBH Apik Jakarta Gugah Perluasan Akses Keadilan Perempuan Berhadapan Hukum di NTT.

Penulis: Novemyleo
Editor: Novemyleo
POSKUPANGWIKI.COM/ NOVEMY LEO
Peserta Local Round Table IBJ dan LBH APIK tentang Perluasan Akses Keadilan Bagi Perempuan Berhadapan Hukum di NTT, Rabu (24/3/2021) pagi. 

POSKUPANGWIKI.COM - IBJ & LBH APIK NTT dan LBH APIK Jakarta Gugah Perluasan Akses Keadilan Perempuan Berhadapan Hukum di NTT.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh International Bridges of Justice atau IBJ , LBH APIK Jakarta dan LBH APIK NTT.

Dalam siaran pers yang diterima POSKUPANGWIKI.COM, Selasa (23/3/2021) malam, menyebutkan, Pasal 28 huruf D ayat (1) UUD 194 5menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adi lserta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Landasan hukum ini memberikan hak atas perlindungan hukum yang sama baik perempuan maupun laki-laki.

Siaran pers yang ditandatangani oleh Direktris LBH APIK NTT, Ansy D Rihi Dara, SH menyebutkan, jaminan ini diletakkan dalam konstitusi kita yakni UUD 1945 dan di breakdown dalam sejumlah regulasi yang ada. Peraturan perundang-undangan kita juga telah memberikan perhatian yang cukup serius kepada perempuan dan anak yang selamaini kurang mendapatkan perlindungan secara hukum.

Sejumlah instrumen hukum yang melindungi perempuan, misalnya UUNo. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegraan, UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang.

Indonesia sendiri juga telah  meratifikasi konvensi internasional umtuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui UU No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Selain instrumen hukum tersebut, saat ini kita juga memiliki UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menjamin terselenggaranya bantuan hukum bagi masyarakat marginal, termasuk di dalamnya perempuan. 

UU ini tidak hanya menjamin terselenggaranya bantuan hukum bagi masyarakat namun juga mengakomodir keterlibatan masyarakat dalam layanan bantuan hukum dan memandatkan kepada negara untuk mempersiapkan infrastruktur bagi pelaksanaan UU tersebut.

Peserta Local Round Table IBJ dan LBH APIK tentang Perluasan Akses Keadilan Bagi Perempuan Berhadapan Hukum di NTT, Rabu (24/3/2021) pagi.
Peserta Local Round Table IBJ dan LBH APIK tentang Perluasan Akses Keadilan Bagi Perempuan Berhadapan Hukum di NTT, Rabu (24/3/2021) pagi. (POSKUPANGWIKI.COM/ NOVEMY LEO)

"Walaupun pemerintah telah membuat sejumlah regulasi yang memberikan perlindungan kepada perempuan, namun dalam kenyataannya, upaya untuk mendapatkan kesetaraan dihadapan hukum dan akses keadilan bagi perempuan masih belum bisa berjalan secara maksimal," kata Ansy Rihi Dara

Perempuan seringkali menghadapi rintangan dalam pemenuhan hak atas perlindungan hukum yang disebabkan karena faktor struktural, diskriminasi dan stereotipe.

Menurut Ansy Rihi Dara, pada aspek struktural, kebijakan pemerintah terkait surat keterangan miskin sebagai syarat dapat mengakses bantuan hukum, menjadi masalah tersendiri.

Khususnya di NTT, banyak perempuan yang tidak bisa mengakses bantuan hukum, dikarenakan mereka memiliki suami yang memiliki pekerjaan tetap, tetapi perempuan tidak memiliki pekerjaan tetap.

Karena pekerjaan suami tersebut, maka perempuan atau isteri tidak bisa mendapatkan akses bantuan hukum. Dalam kebijakan pemerintah, perempuan tersebuttidak bisa digolongkan sebagai keluarga tidak mampu, karena suaminya bekerja.

"Pada kasus yang ditangani oleh LBH APIK NTT, kasus KDRT merupakan kasus yang dominan di mana perempuan /isteri mengalami kekerasan  dari suaminya. Ketika perempuan ingin mendapatkan bantuan hukum, mereka terhambat pada sumber dana untuk mengakses pengacara, karena sudah pasti dia tidak mendapatkan dana dari suaminya sebagai pelaku," kata Ansy Rihi Dara.

Jika perempuan tersebut ingin mengakses bantuan hukum berdasarkan UU no 16 tahun 2011, maka ia tidak termasuk dalam syarat orang miskin, sehingga ia tidak bisa mendapatkan bantuan hukum secara prodeo.

Pada aspek diskriminasi dan stereotipe, demikian Ansy Rihi Dara, perempuan korban sering dianggap sebagai penyebab terjadinya sebuah tindak pidana.

Pembicara dan Moderator Local Round Table IBJ dan LBH APIK  tentang Perluasan Akses Keadilan Bagi Perempuan Berhadapan Hukum di NTT, Rabu (24/3/2021), Ansy Rihi Daraha, SH (tengah), Veronika Atas, SH,M.Hum (kiri) dan Hakim Nguli Liwar, SH
Pembicara dan Moderator Local Round Table IBJ dan LBH APIK tentang Perluasan Akses Keadilan Bagi Perempuan Berhadapan Hukum di NTT, Rabu (24/3/2021), Ansy Rihi Daraha, SH (tengah), Veronika Atas, SH,M.Hum (kiri) dan Hakim Nguli Liwar, SH (POSKUPANGWIKI.COM/ NOVEMY LEO)

Jika kasusnya perkosaan, maka masih ada aparat hukum yang menyalahkan korban (blame of victim) dengan menyatakan perkosaan tersebut terjadi karena pakaian atau perilaku dari perempuan yang mengundang terjadinya perkosaan.

"Perempuan yang menjadi pelaku tindak pidanapun juga seringkali di labeleli sebagai perempuan yang tidak baik, jika dibandingkan dengan laki-laki. Untuk itu, jika perempuan pelaku tindak pidana mendapatkan perlakuan buruk dalam bentuk fisik maupun psikis, dianggap sebagai hal yang biasa," kata Ansy Rihi Dara.

Disadari bahwa kondisi seperti ini masih saja terus terjadi. Walaupun kita ketahui bahwa ada reformasi birokrasi di kalangan arata hukum, seperti yang terjadi pada pengadilan, melalui Perma 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan sejumlah kebijakan lainnya, tetapi masalah perempuan dalam mengakses bantuan hukum masih mengalami permasalahan yang serius.

Sehubungan dengan persoalan di atas, maka LBH APIK NTT atas dukungan International Bridges of Justice (IBJ), merasa perlu melakukan pendalaman terhadap persoalan perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR
932 articles 182 0

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.


Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved