KTAS NTT Tingkatkan Kapasitas 40 Paralegal di Provinsi NTT

Konsorsium Timor Adil dan Setara atau KTAS NTT Tingkatkan Kapasitas 40 Paralegal di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Penulis: Novemyleo
Editor: Novemyleo
poskupangwiki.com/novemy leo
Koordinator Konsorsium Timor Adil dan Setara NTT, Ansy D Rihi Dara, SH 

POSKUPANGWIKI.COM - KTAS NTT Tingkatkan Kapasitas 40 Paralegal di Provinsi NTT.

Peningkatan kapasitas paralegal dimaksud dikemas dalam Pelatihan GBV dan Manajemen Kasus untuk Paralegal yang berasal dari 12 Desa.

Pelatihan ini diselenggarakan oleh KTAS NTT, LBH APIK NTT dan didukung Oxfam dan DFAT yang merujuk pada Undang Undang No 16 tahun 2017 tentang Bantuan Hukum.

Koordinator KTAS NTT, Ansi Rihi Dara menjelaskan, walaupun produk Perundang-undangan yang melindungi perempuan sudah mulai banyak saat ini, tetapi angka kasus kekerasan terhadap perempuan di berbagai daerah masih tetap tinggi.

Hal ini karena kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan kasus fenomena gunung es, di mana yang timbul ke permukaan hanyalah sebagian kecilnya saja.

Lembaga bantuan Hukum atau LBH APIK NTT dalam pendampingan terhadap perempuan dan anak, telah mendampingi 897 kasus hingga sekarang. Kasus KDRT dan kekerasan seksual menjadi kasus terbesar yang didampingi.

"Banyaknya kasus yang dialami perempuan dan anak, telah diimbangi dengan adanya terobosan-terobosan hukum, seperti mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam membantu korban kekerasan," kata Ansi yang juga adalah Program Manager IWILL.

Direktris LBH APIK NTT, Ansi D Rihi Dara, SH (kedua dari kanan) dan Kepala Desa Fatuteta, Kabupaten Kupang bersama sejumlah pengurus dan paralegal LBH APIK, Selasa (17/1/2017) pagi.
Direktris LBH APIK NTT, Ansi D Rihi Dara, SH (kedua dari kanan) dan Kepala Desa Fatuteta, Kabupaten Kupang bersama sejumlah pengurus dan paralegal LBH APIK, Selasa (17/1/2017) pagi. (POSKUPANGWIKI.COM/ NOVEMY LEO)

Pasal 15 UU PKDRT menyatakan bahwa Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya- upaya sesuai dengan batas kemampuan untuk melakukan sejumlah hal.

Seperti mencegah berlangsungnya tindak Pidana; Memberikan perlindungan kepadakorban; Memberikan pertolongandarurat; Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Peran Masyarakat semakin diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen P3A ) Nomor 6 tahun 2017 Tentang Satgas penanganan masalah Perempuan dan anak. 

UU Bantuan Hukum  mengatur juga tentang Paralegal. Pasal 5 UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum memasukkan Paralegal sebagai salah satu kelompok Pemberi Bantuan Hukum selain Advokat, Dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

Melalui ketentuan ini, telah memasukkan Paralegal sebagai salah satu kelompok Pemberi Bantuan Hukum yang dapat memberikan bantuan hukum.

"Peran Paralegal semakin diakui, terutama dalam pendampingan perempuan korban kekerasan di tingkat komunitas. Selama ini banyak perempuan yang menjadi korban hanya diam dan tidak bertindak apapun untuk mengatasi tindakan kekerasan yang dialaminya," kata Ansi yang juga adalah Ketua LBH APIK NTT itu.

Di level itu eksistensi Paralegal yang berada dekat dengan para korbanbisa melakukan pendekatan, memperkuat rasa percaya diri dan membuat korban mampu mengambil keputusan.

Ansi menjelaskan, sejumlah peran yang mampu dilaksanakan Paralegal antaralain Mengidentifikasi adanya kasus kekerasan yang terjadi;  Melakukan konseling dasar untuk penguatan korban;  Merujukkan korban pada institusi yang terkait;

Mendampingi korban dalam proses penyelesaian masalah yang telah dipilih korban (terutama nonlitigasi); Advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi;

Pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga Pemerintah nonkementerian, Pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, atau Pemerintah desa;

dan Bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina Kelompok Keluarga Sadar Hukum.

"Peran paralegal menjadi penting karena kehadiran paralegal, akan membantu proses proses pendampingan hukum di komunitas, di mana kasus-kasus di komunitas sering luput dalam pandangan Lembaga bantuan hukum," tegas Ansi.

Kehadiran paralegal juga dilihat penting oleh Konsorsium Timor Adil dan Setara ( KTAS-NTT ), mengingat  persoalan kekerasan berbasis Gender masih tinggi, sebagai perpanjangan tangan KTAS-NTT dalam mengupayakan pendampingan hukum bagi Perempuan korban kekerasan berbasis gender

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved