Penyandang Disabilitas Diajak Bikin Mekanisme Rujukan Pendampingan Kasus Hukum

Penyandang Disabilitas Dilibatkan Dalam Penyusunan Mekanisme Rujukan Pendampingan Kasus Saat Berhadapan Dengan Hukum.

Penulis: Novemyleo
Editor: Novemyleo
dok Adelaide Ratukore
Direktris LBH APIK NTT, Ansy D Rihi Dara, SH dan tim LBH APIK NTT, usai menerima penghargaan di Pos Kupang, Maret 2021 

POSKUPANGWIKI.COM - Penyandang Disabilitas Dilibatkan Dalam Penyusunan Mekanisme Rujukan Pendampingan Kasus Saat Berhadapan Dengan Hukum.

Puluhan Pendampingan Hukum Perempuan Disabilitas secara Berjejaring di Kupang

Workshop Pendampaingan Hukum Perempuan Disabilitas Secara Berjejaring

Ansy mengatakan, konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan pemerataan akses terhadap keadilan bagi setiap orang tanpa terkecuali selain itu konsideran Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas juga menjadi landasan bahwa pemerintah Indonesia wajib menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, tak terkecuali penyandang disabilitas. 

Berdasarkan hukum Indonesia, penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia (equality before the law).

Dengan demikian, penyandang disabilitas pun berhak mendapatkan pendampingan hukum yang adil ketika ia berhadapan dengan hukum baik itu sebagai pelaku, korban maupun saksi.

Secara ideal terdapat beberapa poin yang menjadi focus dalam pengembangan metode rujukan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum yaitu Assessmen, Pendampingan, Penterjemah, Lingkungan peradilan yang aksesibel, Pemeriksaan yang memperhatikan daya focus, Pemeriksaan yang lebih fleksibel, Kapasitas a arat penegak hukum yang mengerti dan memahami difabel, danBantuan hukum yang akan menjadi bagian penting yang didiskusikan untuk menjawab kebutuhan akses hukum bag penyandang disabilitas.

Menurut Ansi, saat ini ketentuan peraturan perundang-undangan serta affirmative action terkait penyandang disabilitas telah dimiliki Indonesia, namun dalam implementasinya masih terdapat perlakuan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas dalam mengakses hukum, sebagaimana ditemukan oleh LBH APIK NTT.

"Beberapa kasus menunjukan bahwa korban kesulitan memberikan keterangan kepada penyidik dan persyaratan penyidik yang meminta Juru Bahasa Isyarat tersumpah, sedangkan dalam prakteknya sampai saat ini belum ada aturan terkait penterjemah bahasa isyarat," kata Ansy.

Hal tersebut menunjukan urgensi system rujukan serta mekanisme pelayanan hukum yang menjawab kebutuhan ini sesuai dengan karateristik jenis difabel.

Demikian pula sebaliknya dalam hal penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana, tersangka atau terdakwa tentu berhak atas berbagai perlindungan prosedural agar hak-haknya tidak dilanggar.

"Beberapa permasalahan lainnya dalam pemberian kesaksian seorang penyandang disabilitas yang tidak sejalan denganaturan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dimana aturan yang ada mengharuskan saksi sebagai orang yang mendengar melihat peristiwa hukum tersebut," kata Ansy.

Keadaan sedemikian rupa itu tentu menimbulkan pertanyaan bagaimana menciptakan paktek hukum yang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pelaku dan korban sertas aksi bagi penyandang disabilitas dalam proses penegakkanhukum.

Melihat kondisi diatas, demikian Ansy, maka melalui Program Justice Makers yang diinisiasi oleh International Bridge to Justice pihaknya berusaha menjangkau permasalahan dalam masyarakat melalui para human rights defender terpilih sebagai penerima  hibah untuk melakukan project yang bertujuan memberi solusi permasalahan akses hukum bagi masyarakat terlebih masyarakat yang termasuk dalam kelompok rentan.

"Sehubungan dengan program justice makers diatas, kami berupaya melakukan workshop “Pendampingan Hukum Perempuan Disabilitas secara Berjejaring di Kupang ”dengan tujuan mendapatkan gambaran terkait persoalan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum, dan berupaya mencari jalan keluar melalui mekanisme pendampingan yang ramah disabilitas," jelas Ansy.

Ansy menambahkan tujuan dari workshop yakni bisa mengidentifikasi problem dalam pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas; bisa dirumuskan model rujukan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum; dan terciptanya mekanisme pelayanan hukum yang menjawab kebutuhan masing-masing karateristik difabel.

Ansy berharap workshop ini bisa menghasilkan beberapa rekomendasi seperti terciptanya aparat penegak hukum, instansi pemerintah dan Lembaga yang berfokus pada isu penyandang disabilitas dapat saling melakukan koordinasi dalam penyelesaian kasus hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

"Dan mekanisme rujukan yang dihasilkan dapat menjadi landasan dalam melakukan pendampingan kasus bagi penyadang disabilitas yang berhadapan dengan hukum," kata Ansy.

Para peserta workshop sebanyak 25 peserta terdiri dari Aparat Penegak Hukum atau APH, lembaga Pemerintah, Paralegal serta organisasi penyandang disabilitas.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu hingga Kamis (27-28/10/2021) di Hotel On The Rock Kupang.

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved