APH Belum Ramah Disabilas dan Penyadang Disabilitas Tak Bisa Bahasa Tinggi

Aparat Penegak Hukum Mengaku Belum Ramah Disabilas dan Penyadang Disabilitas Tak Bisa Bahasa Tinggi, Hal Ini yang Terjadi

Penulis: Novemyleo
Editor: Novemyleo
POSKUPANGWIKI.COM/ NOVEMY LEO
Pamateri dan peserta Workshop penanganan kasus perempuan secara berjejaring bagi perempuan disabilitas yang berhadapan dengan hokum, di On The Rock Kupang, 27 - 28 Oktober 2021. 

POSKUPANG.CO, KUPANG - Maaf, APH Belum Ramah dan Disabilitas Tak Bisa Bahasa Tinggi, demikian teurngkap dalam  workshop penanganan kasus perempuan secara berjejaring bagi perempuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

SEJUMLAH penyandang disabilitas (PD) berbaur bersama sejumlah aparat penegak hukum (APH) seperti jaksa, polisi, hingga petugas lembaga pemasyarakatan.

Ada juga sejumlah penyedia layanan seperti P2TP2A NTT, LBH APIK NTT, Dinos NTT, DP3A Kota Kupang, Juru Bahasa Isyarat serta staf khusus Gubernur NTT,  Dinna Noach.

Mereka menggelar workshop penanganan kasus perempuan secara berjejaring bagi perempuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum selama dua hari sejak tanggal 27 - 28 Oktober 2021.

Dalam workshop yang diselengarakan oleh LBH APIK NTT itu para PD mengungkapkan kendala yang dihadapi dan harapan mereka saat berhadapan dengan hukum baik sebagai korban, pelaku hingga saksi.

APH dan penyedia layanan pun mengaku masih banyak kekurangan yang mereka hadapi dalam pendampingan dan proses hukum terhadap teman PD.     

Direktis LBH APIK NTT, Ansy Ridi Dara, SH mengatakan pentingnya membangun koordinasi dan pemahamanan bersama serta pengaturan mekanisme penanganan hukum antar APH dan penyedia layanan dalam menangani para PD yang berhadapan dengan hukum.

Dengan demikian hak-hak PD bisa diterima dengan baik dalam menjalani proses hukum. Dalam kesmepatan itu Ansi juga menjelaskan bagaimana Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas.

Sementara itu  Dinna Noach S.I.Kom, Staff Khusus Gubernur NTT Bidang Disabilitas menjelaskanStrategi Pemerintah Provinsi NTT dalam memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas.

Yani Nunhitu PD fisik dari Geramin NTT mengungkapkan saat proses hukum mereka sangat membutuhkan dukungan keluarga, lingkungan dan orang dipercaya.

"Kadang sampai di polisi gugup, takut member keterangan sehingga harus ada keluarga atau orang terdekat. Kadang APH dan akses pun belum ramah disabilitas. Harus ada bidang miring karena kaki saya pakai tongkat. Kalau di gedung yang bertangga dan tak ada pegangan maka saya tidak bisa naik. Jika pemeriksaan dilakukan di lantai dua tidak ada lift maka baiknya diperiksa di lantai bawah," kata Yani.

Wulandari Kadja, PD Tuli berharap ada audio visual, proyektor, alat tulis dan pendamping yang tepat saat memeriksa PD agar pertanyaan dan jawaban tersampaikan dengan baik.  

“Jika APH tidak paham bahasa isyarat sebaiknya bangun jejaring dengan komunitas tuli di Kupang. Contoh, kalau APH dengar sendiri mungkin ada miss komunikasi, enaknya ajak teman tuli yang mengerti bahasa ibu atau bahasa isyarat Indonesia (Bisindo) agar bahasa bisa ditransfer. Kami butuh Juru Bahasa Isyarat (JBI) Tuli dan Dengar, orang dekat,” ungkap Wulan melalui JBI Dengar, Anna Boling dari Komunitas Tuli Kupang.

APH mestinya menggunakan pertanyaan yang lebih spesifik dan bahasa sederhana mungkin agar mudah dimengerti oleh PD Tuli dan Dengar.

“Tidak semua teman tuli bisa bahasa tinggi. Contoh kata evakuasi disederhanakan jadi dipindah, kata culas diganti kata sombong. Kalau bahasa tinggi teman tuli tidak paham, karena bahasa teman tuli adalah bahasa yang sangat minim,” ungkap Wulan.

Para JBI tuli atau APH diharapkan tidak berasumsi atau pura-pura paham saat mendengar apa yang disampaikan oleh PD tuli.

“Karena nanti bisa membuat teman tuli takut menginfomasikan apa yang diketahuinya karena apa yang disampaikannya ditafsirkan berbeda," ungkap Wulan.

APH dan penyedia layanan juga harus memahami etika berinteraksi dengan PD Tuli dan ramah disabiitas. Jangan marah-marah karena akan sulit membangun komunikasi.

“Kalau teman tuli minta pertanyaan diulang-ulang mohon bersabar, karena kami butuh membaca gerakan bibir. Kalau hanya sekali, saya tidak paham jadi harus diulang-ulang. Apalagi kalau teman tuli tidak sekolah itu butuh poses berulang kali agar bisa paham yang dibicarakan,” kata Wulan.

Dari kelompok layanan, terungkap masih ada penyedia layanan belum mengerti menangani PD yang berhadapan dengan hukum.

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved