Apa Itu TPPO Tindak Pidana Perdagangan Orang

Drs. Rafail Walangitan, MA Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan dari TPPO Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan

Penulis: Novemyleo
Editor: Novemyleo
tribun medan.com/ alif
WARGA Bandung, Susilawati datang ke Tanjungbalai untuk menyeberang ke Malaysia dengan jalur ilegal. 

POSKUPANGWIKI.COM - Dasar Hukum Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO.

Drs. Rafail Walangitan, MA Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan dari TPPO Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI menjelaskan dasar hukum pemberantasan TPPO dalam Seminar, Pelatihan Media dan Pembentukan Jaringan Jurnalis berperspektif korban perdagangan orang, Kamis (4/11/2021).

Rafail membahas tentang Progres Penanggulangan Perdagangan Orang di Indonesia. 

Dijelaskannya, dasar hukum Pemberantasan TPPO antara lain :

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

4. Perpres Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO)

5. Permen PPPA No. 22 Tahun 2010 Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (dalam tahap finalisasi direvisi)

6. Rencana Aksi Nasional (RAN) 2020-2024 dan Rencana Aksi Daerah (RAD) 2020-2024 GT PP TPPO

Dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO menyebutkan bahwa Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Perempuan Berdaya Anak Terlindungi Indonesia Maju Sumber : Drs. Rafail Walangitan, MA Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan dari TPPO Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
Perempuan Berdaya Anak Terlindungi Indonesia Maju Sumber : Drs. Rafail Walangitan, MA Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan dari TPPO Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (rafail walangitan)

Karena itu, TPPO wajib diberantas. Kenapa TPPO wajib diberantas?

Karena perdagangan orang merupakan kejahatan luar biasa atau ekstra ordinary crime; perdagangan orang melanggar hak asasi manusia dan merendahkan martabat manusia.

Alasan lain karena perdagangan manusia merupakan isu secara global dan mendunia dikarenakan maraknya praktik kejahatan ini dilakukan, kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terjadi hampir di seluruh belahan dunia termasuk di Indonesia.

Dan tindak TPPO membawa kerugian bagi korban TPPO, Korban terbanyak perdagangan orang adalah perempuan dan anak. "Mereka kerap dijadikan “KOMODITAS” atau seperti barang yang dapat diperjualbelikan dengan mudah," kata Rafail.

 

FAKTOR TERJADINYA TPPO

Faktor terjadinya TPPO lantaran ada faktor utama dan faktor pendorong.

Faktor Utama meliputi :

1. Kebiasaan merantau untuk memperbaiki nasib

Ikuti kami di

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved